Pemkab Jombang Matangkan RKPD 2027 di Kecamatan Ploso, Fokus Integrasi Industri dan Sektor Primer
Musrenbang di Kantor Kecamatan Ploso. (iNusa) JOMBANG – Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) mulai mematangkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Langkah strategis ini diawali dengan pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan di wilayah Utara Brantas yang dipusatkan di Pendopo Kecamatan Ploso, Rabu (11/2/2026).
Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Jombang, Salmanudin, yang hadir mewakili Bupati Jombang, Warsubi. Turut hadir dalam kegiatan ini jajaran Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Jombang, anggota DPRD, kepala perangkat daerah, Forkopimcam, serta tokoh masyarakat dari lima kecamatan: Ploso, Kabuh, Kudu, Ngusikan, dan Plandaan.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Salmanudin mengungkapkan bahwa tema pembangunan tahun 2027 adalah “Integrasi Pengembangan Industri dan Perdagangan dengan Sektor Primer”. Tema ini dirancang untuk mengoptimalkan potensi Jombang sebagai pusat produksi sekaligus distribusi.
“Kami berkomitmen menjadikan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai fondasi kuat yang terhubung langsung dengan industri pengolahan serta pasar, baik konvensional maupun digital,” ujar Salmanudin.
Selain itu, Musrenbang ini berfungsi sebagai instrumen sinkronisasi kebijakan daerah dengan program nasional, mencakup: Pengentasan kemiskinan ekstrem dan pengendalian inflasi; Penguatan ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan; dan Implementasi program Makan Bergizi Gratis.
Terdapat perubahan signifikan dalam struktur pendanaan, di mana Pemkab Jombang resmi mengalihkan Pagu Indikatif Kewilayahan menjadi Prioritas Kecamatan. Kebijakan ini bertujuan memperkuat peran kecamatan sebagai pusat pelayanan publik. Setiap kecamatan akan menerima alokasi anggaran khusus, yang terdiri dari: Peningkatan Jalan Kabupaten: Rp1 miliar per kecamatan dan Penerangan Jalan Umum (PJU): Rp200 juta per kecamatan.
Sebagai tindak lanjut dari Musrenbang tahun sebelumnya, sejumlah proyek infrastruktur akan mulai dilaksanakan pada tahun 2026 di wilayah Utara Brantas, di antaranya:
Kecamatan Ploso: Peningkatan ruas jalan Banjardowo–Jatibanjar dan pemasangan PJU.
Kecamatan Kabuh: Rekonstruksi ruas jalan Karangpakis–Genenganjasem.
Kecamatan Kudu: Rekonstruksi ruas jalan Kepuhrejo–Bakalanrayung dan Made–Sumberteguh.
Kecamatan Ngusikan: Penanganan ruas jalan Ngampel–Kromong.
Kecamatan Plandaan: Rekonstruksi jalan Bangsri–Plandaan serta akses menuju Klitih–Jipurapah.
Pemerintah daerah juga terus mendorong kolaborasi melalui program Desa Maju dan Sejahtera (DESA MANTRA). Program ini memfokuskan pembangunan pada kewenangan tingkat desa, mencakup pemberdayaan RT/RW, Dasawisma, pengadaan seragam Linmas, hingga pemeliharaan infrastruktur lingkungan.
“Kami berharap Musrenbang ini menghasilkan kesepakatan berkualitas demi mewujudkan Jombang yang maju dan sejahtera untuk seluruh lapisan masyarakat,” tutup Salmanudin. (***)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar