Respons Cepat, PUPR Jombang Tangani Tanggul Putus Afvour Lengkong di Jatigedong

JOMBANG – Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan penanganan darurat terhadap kerusakan infrastruktur sumber daya air.

Tim teknis dikerahkan untuk menangani tanggul putus pada saluran Afvour Lengkong yang berlokasi di Desa Jatigedong, Kecamatan Ploso, Kamis (19/2/2026).

Baca Juga

2 minggu  lalu

Masalah Lahan Hambat Program KDMP, Komisi A DPRD Jombang Panggil Sejumlah OPD

29 Redaksi

Kerusakan tanggul tersebut teridentifikasi sepanjang kurang lebih 10 meter dengan lebar sekitar 3 meter.

Mengingat potensi dampak luapan air terhadap lingkungan dan aktivitas warga, Dinas PUPR melakukan langkah mitigasi segera guna mengembalikan fungsi tanggul secara optimal.

Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jombang, Bustomi, menyatakan bahwa tindakan ini merupakan bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menjaga infrastruktur vital.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Rekor Baru Pertanian Jombang: LTT Padi Tembus 86 Ribu Hektare, Surplus Beras Melonjak Dua Kali Lipat

24 Redaksi

“Penanganan darurat dilaksanakan oleh Tim Alkal SDA Dinas PUPR bersama Tim UPT PSDA Ploso. Ini adalah respons cepat untuk menjaga fungsi infrastruktur sumber daya air serta memberikan perlindungan kepada masyarakat,” ujar Bustomi.

Dalam pelaksanaannya, tim lapangan berfokus pada pengamanan area terdampak dan pemulihan konstruksi tanggul agar aliran air tetap terkendali.

Bustomi menekankan bahwa sinergi antar unit kerja menjadi kunci agar perbaikan berjalan efektif dan tepat waktu di tengah tantangan cuaca.

Lebih lanjut, Bustomi menegaskan komitmen institusinya untuk terus melakukan pemantauan rutin terhadap titik-titik rawan pada jaringan pengairan di seluruh wilayah Jombang.

Langkah taktis ini diharapkan dapat meminimalisir risiko bencana banjir dan memastikan ketersediaan sarana pengairan yang andal bagi warga Kecamatan Ploso dan sekitarnya.

“Dinas PUPR berkomitmen untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap potensi kerusakan infrastruktur, khususnya pada jaringan sumber daya air, sebagai upaya mendukung keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (***)