Warga Jombang Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian

JOMBANG — Diskursus mengenai reposisi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ke bawah naungan kementerian kembali memicu reaksi di tingkat akar rumput.

Warga Jombang yang tergabung dalam Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap gagasan tersebut, mereka menegaskan bahwa Polri harus tetap berada di bawah kendali langsung Presiden demi menjaga independensi dan efektivitas pelayanan publik.

Dalam aksi yang digelar di depan Mapolres Jombang pada Kamis (29/1/2026) pagi, puluhan massa membawa atribut tuntutan dan mobil pengeras suara.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Datangi Guru Ngaji, Pria Depresi di Jombang Mengamuk Bawa Sajam

43 Sari

Mereka menilai, pergeseran posisi Polri menjadi di bawah kementerian hanya akan memperumit birokrasi penegakan hukum dan rawan ditunggangi kepentingan politik sektoral.

Koordinator Aksi, Joko Fattah Rochim, menyebut adanya potensi pelemahan institusi jika Polri tidak lagi bertanggung jawab langsung kepada Kepala Negara.

Menurutnya, menempatkan Polri di bawah kementerian merupakan langkah yang tidak ideal dan berisiko mengaburkan kewenangan alat pertahanan serta keamanan negara.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Banjir Bandang Terjang Jember, Satu Orang Hilang

45 Sari

“Jika berada di bawah kementerian, secara otomatis kendali ada di menteri. Ini bukan sekadar persoalan administratif, tapi berdampak pada penanganan kasus kriminal di masyarakat. Proses hukum bisa terhambat oleh birokrasi kementerian, dan yang paling dirugikan adalah masyarakat,” ujar Fattah.

Pihaknya mendukung sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang tetap memegang prinsip bahwa Polri harus tetap menjadi institusi independen di bawah koordinasi Presiden Prabowo Subianto.

“Kami sepakat, kendali Polri harus tetap di bawah Presiden. Pembentukan Kementerian Polri justru akan membingungkan garis instruksi, terutama dalam penanganan kasus krusial seperti pembunuhan dan kriminalitas lainnya,” tegas Ketua FRMJ tersebut.

Menanggapi tuntutan massa, Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan menyambut positif dukungan tersebut. Pihaknya sepakat bahwa status quo Polri di bawah Presiden adalah struktur paling ideal untuk menjamin kecepatan gerak personel di lapangan.

“Dukungan ini selaras dengan semangat kami untuk bekerja secara independen. Posisi di bawah Presiden memungkinkan Polri untuk bergerak cepat tanpa sekat birokrasi yang panjang dalam memberikan pelayanan dan hadir di tengah masyarakat,” tutup AKBP Ardi.