Sasar Transparansi, Sekretaris DPRD Jombang Libatkan Lintas Sektoral dalam Penyusunan Renja 2027
Sekretaris DPRD Kabupaten Jombang, Danang Praptoko. (iNusa) JOMBANG – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) Kabupaten Jombang mulai mematangkan strategi kerja jangka panjang melalui Forum Perangkat Daerah (FPD).
Agenda yang berlangsung di Ruang Komisi B Kantor DPRD Jombang pada Kamis (19/2/2026) ini, secara khusus melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), organisasi kemasyarakatan (ormas), hingga organisasi profesi pers untuk memberikan masukan terhadap Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027.
Langkah ini diambil guna memastikan program kerja legislatif di masa mendatang lebih partisipatif, transparan, dan selaras dengan kebutuhan publik.
Sekretaris DPRD Jombang, Danang Praptoko, menegaskan bahwa keterlibatan berbagai elemen non-pemerintah merupakan upaya menjaring kritik serta masukan konstruktif.
Hal ini dinilai krusial agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) anggota dewan dalam melayani konstituen dapat berjalan optimal.
“Kami membuka ruang bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan, terutama terkait pelayanan administrasi dan dukungan terhadap tupoksi anggota dewan,” ujar Danang.
Ia juga menambahkan bahwa hasil forum ini akan menjadi kerangka utama dalam penyusunan Renja 2027 yang selaras dengan visi-misi pembangunan daerah.
Dalam sesi diskusi, penguatan layanan informasi menjadi sorotan utama. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jombang, Muhammad Mufid, mendorong Setwan untuk melakukan akselerasi digitalisasi informasi.
Pihaknya menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan legislasi, mulai dari rapat komisi, Rapat Dengar Pendapat (RDP), hingga paripurna.
“Digitalisasi informasi adalah keharusan. Masyarakat harus memiliki akses mudah untuk memantau kualitas maupun kuantitas kinerja wakil rakyat mereka secara langsung,” tegas Mufid.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jombang menyatakan komitmennya untuk mendukung penguatan sistem infrastruktur digital di lingkungan Sekretariat DPRD guna menunjang pelayanan informasi publik.
Di sisi lain, perwakilan Forum Komunikasi Masyarakat Jombang (FKMJ), Didik Tondo Susilo, menyatakan komitmen organisasi lintas elemen tersebut dalam menjaga kondusivitas daerah. Ia menyebut dukungan terhadap kebijakan pemerintah daerah merupakan kunci untuk mewujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera.
Sebagai informasi, forum ini dihadiri oleh 13 perwakilan instansi dan organisasi, di antaranya Bapperinda dan BPKAD Kabupaten Jombang, Inspektorat dan Bakesbangpol, Bagian Kesra dan Diskominfo, FKMJ dan PWI Jombang.
Pertemuan ini diharapkan menjadi fondasi bagi Sekretariat DPRD Jombang untuk tampil lebih responsif dan akuntabel dalam menjalankan peran administratif maupun fasilitasi bagi lembaga legislatif di masa depan. (***)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar