Paripurna DPRD LKPJ Bupati 2025, Fokus pada Akselerasi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial
Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji saat berjabat tangan dengan Bupati Warsubi usai sidang paripurna. JOMBANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda utama Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jombang Tahun Anggaran 2025 pada Rabu (25/3/2026).
Forum tertinggi legislatif ini berlangsung dalam suasana khidmat pasca-Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriyah, yang sekaligus dimanfaatkan sebagai momentum penguatan kolaborasi strategis antarpilar pemerintahan di Kota Santri.
Rapat dibuka langsung oleh Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji. Dalam pidato pembukaannya, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut memberikan apresiasi mendalam atas kehadiran jajaran eksekutif dan seluruh pemangku kepentingan. Ia menekankan bahwa nuansa Idulfitri harus menjadi landasan moral dan spirit baru untuk mempererat sinergi dalam mengawal kebijakan publik yang pro-rakyat.
Hadi Atmaji menegaskan bahwa interaksi harmonis antara legislatif dan eksekutif merupakan prasyarat mutlak dalam memastikan roda pembangunan berjalan di jalur yang tepat. Menurutnya, momentum kebersamaan ini menjadi titik tolak untuk memperkuat konektivitas birokrasi demi mewujudkan Kabupaten Jombang yang jauh lebih sejahtera di masa depan.
Bupati Jombang, Warsubi, dalam pemaparan nota penjelasannya menyatakan bahwa penyampaian LKPJ ini merupakan bentuk kepatuhan konstitusional kepala daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan ini diposisikan sebagai instrumen evaluasi yang transparan dan akuntabel bagi DPRD untuk membedah efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sepanjang tahun anggaran 2025.
Warsubi menggarisbawahi bahwa tahun 2025 memiliki nilai strategis karena merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025–2029. Dengan mengusung visi besar “Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua”, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang mengklaim telah berhasil mengonsolidasi berbagai program unggulan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Berdasarkan data komprehensif yang dipaparkan di hadapan anggota dewan, performa makro Kabupaten Jombang menunjukkan tren pertumbuhan yang menggembirakan. Salah satu pencapaian menonjol adalah kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang kini menyentuh angka 76,37 persen, meningkat signifikan dari capaian tahun sebelumnya yang berada di level 75,67 persen.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut selaras dengan laju Pertumbuhan Ekonomi daerah yang berhasil dipacu hingga ke level 5,34 persen, naik dari angka 5,15 persen pada periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi ini juga dinilai inklusif, yang dibuktikan dengan tingkat ketimpangan pendapatan atau Gini Ratio yang terjaga di angka 0,302. Rasio ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Jombang jauh lebih merata dibandingkan rata-rata capaian di Provinsi Jawa Timur.
Di sektor pembangunan fisik, Pemkab Jombang mencatatkan hasil yang melampaui ekspektasi. Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) dilaporkan mencapai angka 0,7197, sebuah pencapaian yang melampaui target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki aksesibilitas wilayah guna mendukung mobilitas ekonomi warga.
Sementara itu, dari aspek lingkungan hidup, Pemkab Jombang terus berupaya menjaga keseimbangan ekologi di tengah laju industrialisasi. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tercatat berada pada angka 58,98 persen, mendekati target ideal yang dicanangkan. Pada dimensi sosial-religius, Indeks Kesalehan Sosial menunjukkan angka yang sangat tinggi, yakni 88,61 persen, yang menjadi bukti konkret atas terjaganya harmoni dan kerukunan antarumat beragama di Jombang.
Selain memaparkan data statistik, Bupati Warsubi juga menguraikan berbagai regulasi dan kebijakan strategis yang diinisiasi sepanjang tahun 2025. Kebijakan tersebut mencakup regulasi penanggulangan kemiskinan secara sistematis, penguatan pendidikan wawasan kebangsaan, hingga akselerasi program Desa Maju dan Sejahtera.
Pihaknya juga memastikan bahwa seluruh rekomendasi dari DPRD pada tahun-tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti secara serius. Langkah konkret yang telah diambil meliputi optimalisasi pendapatan daerah, penyelenggaraan operasi pasar secara berkala untuk menekan inflasi, pemberian perlindungan bagi pekerja rentan, serta penguatan sektor basis seperti pendidikan dan pertanian.
“Seluruh capaian dan kebijakan ini kami dedikasikan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Jombang meningkat secara berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk terus transparan dan terbuka terhadap setiap masukan konstruktif demi kemajuan daerah,” pungkas Warsubi mengakhiri laporannya.
Rapat Paripurna tersebut ditutup dengan penyerahan berkas LKPJ secara simbolis, menandai dimulainya fase pembahasan internal di tingkat komisi dan badan anggaran DPRD Jombang untuk memberikan catatan serta rekomendasi final bagi pemerintah daerah. (***)
Pos terkait
Latest Post
