Ketua DPRD Jombang Tegaskan Pokir Legislatif Adalah Instrumen Strategis Akselerasi Pembangunan Daerah
Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji. JOMBANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, Hadi Atmaji, menegaskan bahwa sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif merupakan pilar utama keberhasilan pembangunan daerah, bukan sekadar formalitas birokrasi.
Dalam keterangannya, ia menyoroti peran vital Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD sebagai jembatan konstitusional yang menghubungkan aspirasi masyarakat akar rumput dengan kebijakan strategis pemerintah.
Hadi menjelaskan bahwa Pokir kini telah bertransformasi menjadi instrumen digital yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI). Hal ini memastikan setiap usulan anggaran daerah memiliki dasar kuat yang menyentuh kebutuhan rill masyarakat.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini membedah tiga aspek esensial yang menjadikan Pokir sebagai elemen wajib dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah:
- Representasi Faktual Rakyat: Anggota dewan melakukan verifikasi lapangan secara langsung di daerah pemilihan (Dapil). Langkah ini berfungsi melengkapi data teknokratis milik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar kebijakan pembangunan tidak hanya tepat secara administratif, tetapi juga solutif terhadap persoalan nyata.
- Manifestasi Demokrasi Partisipatif: Melalui mekanisme reses, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan arah pembangunan.
- Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran: Seluruh usulan yang tercatat secara digital dalam SIPD-RI memungkinkan setiap program dapat ditelusuri asal-usulnya. Sistem ini secara otomatis mempersempit celah penyimpangan anggaran dan memperkuat pengawasan publik.
Lebih lanjut, Hadi Atmaji memaparkan bahwa tata kelola Pokir yang akuntabel berkorelasi positif terhadap kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Jombang. Tren ini dipicu oleh fokus usulan legislatif yang mayoritas menyasar sektor pelayanan dasar.
“Mayoritas aspirasi masyarakat yang masuk melalui jalur legislatif berfokus pada pemenuhan kebutuhan fundamental, seperti peningkatan akses pendidikan dan penguatan fasilitas kesehatan. Inilah variabel utama dalam indikator pembangunan manusia,” jelasnya.
Dengan pola perencanaan yang partisipatif, Hadi optimis alokasi sumber daya daerah akan terserap secara optimal. Efisiensi anggaran diyakini dapat tercapai karena pendanaan dialokasikan langsung pada sasaran yang tepat guna, selaras dengan denyut nadi dan dinamika aspirasi masyarakat Jombang. (***)
Pos terkait
Latest Post
