PPDB Jombang 2026 Kini Lebih Transparan dan Dibantu Sekolah Asal
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Wor Windari. (Istimewa) JOMBANG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang melakukan gebrakan baru untuk menghapus praktik curang dan titip-menitip siswa pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2026/2027. Demi menjamin keadilan, Disdikbud menerapkan sistem transparansi total yang bisa diawasi langsung oleh masyarakat.
Langkah ini diambil untuk mengubah citra PPDB yang selama ini sering dinilai rumit dan rawan intervensi, menjadi proses yang bersih dan akuntabel di Kota Santri.
Untuk menutup celah permainan di belakang layar, Disdikbud Jombang kini mengintegrasikan seluruh proses pendaftaran ke dalam satu wadah digital, yaitu Sistem Bersama Masuk Sekolah (SBMP) 2026 secara online.
Lewat sistem ini, masyarakat bisa melihat data secara langsung (real-time), mulai dari sisa kuota bangku sekolah, pergerakan posisi seleksi jalur zonasi, afirmasi, prestasi, hingga jalur perpindahan tugas orang tua.
Kepala Disdikbud Kabupaten Jombang, Wor Windari, menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi ini bertujuan untuk meratakan hak akses pendidikan bagi seluruh anak di Jombang.
“Kami tidak ingin ada anak di Jombang yang kehilangan kesempatan sekolah hanya karena buta informasi. Melalui SBMP 2026 online, semua lini kami buka. Kuota per sekolah dan per jalur dapat dipantau langsung oleh publik tanpa ada yang disembunyikan,” kata Wor Windari.
Belajar dari evaluasi tahun-tahun sebelumnya, Disdikbud Jombang juga telah menyiapkan tiga langkah konkret untuk mengantisipasi masalah klasik yang sering dikeluhkan wali murid:
1. Memperkuat Server: Kapasitas jaringan ditingkatkan agar sistem tidak macet (down) saat diserbu ribuan pendaftar dalam waktu bersamaan.
2. Sinkronisasi Data Cepat: Mengintegrasikan data kependudukan secara presisi untuk menghindari kesalahan administrasi atau pemalsuan domisili.
3. Pemerataan Mutu Sekolah: Memastikan kualitas fasilitas dan proses belajar di sekolah wilayah pinggiran sama baiknya dengan sekolah di pusat kota.
Sudut pandang paling menarik dari kebijakan PPDB Jombang tahun ini adalah pendekatan humanisnya terhadap masyarakat yang belum akrab dengan teknologi (gaptek). Disdikbud meminta orang tua tidak perlu panik atau tergiur tawaran calo.
Sebagai solusinya, Disdikbud mewajibkan seluruh sekolah asal (SD/MI) untuk menjadi pusat bantuan (helpdesk) di lapangan. Guru dan kepala sekolah wajib mendampingi orang tua murid yang kesulitan mendaftar mandiri lewat HP atau komputer.
“Bagi para orang tua yang merasa kesulitan mengakses tautan SBMP 2026, silakan datang ke sekolah asal putra-putri Anda. Kepala sekolah dan guru sudah kami instruksikan untuk mendampingi proses pendaftaran sampai selesai,” pungkas Wor Windari.
Pos terkait
Latest Post
