Dispendukcapil Jombang Gelar Layanan Perekaman KTP-el Jemput Bola bagi Warga Disabilitas di Wonosalam

JOMBANG – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jombang kembali menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan publik yang inklusif. Melalui program Berikan Pelayanan Khusus Terpadu Administrasi Kependudukan (BESUTAN), Dispendukcapil menggelar layanan jemput bola perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) bagi warga penyandang disabilitas di Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Kamis (10/9/2026).

Pelaksanaan kegiatan ini berawal dari permohonan resmi yang diajukan oleh pemerintah desa setempat. Menindaklanjuti surat permintaan tersebut, tim BESUTAN langsung mendatangi rumah warga yang membutuhkan akses pelayanan khusus. Proses pendataan dan perekaman berjalan lancar berkat pendampingan dari perangkat desa setempat.

Kegiatan lapangan tersebut dipimpin oleh Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dispendukcapil Kabupaten Jombang, Moh. Nurhasan, S.STP., yang hadir mewakili Kepala Dispendukcapil. Nurhasan menegaskan bahwa pelayanan ini bertujuan untuk menjamin kesetaraan hak administrasi kependudukan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan.

“Masyarakat dengan kondisi Disabilitas maupun ODGJ tetap memiliki hak yang sama untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Melalui BESUTAN, kami memastikan mereka tetap terdata dan memiliki identitas resmi tanpa harus datang ke kantor,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Dispendukcapil Kabupaten Jombang, Drs. Masduqi Zakaria, M.Si., menyampaikan bahwa inovasi jemput bola merupakan wujud nyata menghadirkan negara di tengah masyarakat secara adil dan merata.

“Dispendukcapil Jombang selalu hadir memberikan pelayanan publik kepada seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan, termasuk kelompok rentan seperti warga Disabilitas maupun ODGJ,” tegasnya.

Melalui keberlanjutan program BESUTAN, Pemkab Jombang berharap pendataan administrasi kependudukan semakin akurat dan inklusif. Langkah ini sekaligus memastikan warga dari kelompok rentan tidak terabaikan dalam pemenuhan hak-hak dasar serta meningkatkan aksesibilitas layanan publik hingga ke pelosok daerah.