Mantapkan Fungsi Legislasi hingga Pengawasan, DPRD Jombang Susun Agenda Kerja Lewat Banmus
Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji saat diwawancarai. (iNusa) JOMBANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang menggelar Rapat Badan Musyawarah (Banmus) di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Jombang, Senin (27/7/2026). Rapat ini digelar guna menyusun serta memantapkan rangkaian agenda kerja dewan untuk periode mendatang.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan tiga fungsi utama lembaga legislatif yakni fungsi legislasi, penganggaran (budgeting), dan pengawasan (controlling) dapat berjalan secara terencana, efektif, dan tepat waktu.
Rapat strategis tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Hadi Atmaji, serta dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan dewan, ketua Alat Kelengkapan Dewan (AKD), dan jajaran pejabat terkait.
“Kita ingin setiap langkah yang diambil memiliki landasan yang jelas, terukur, dan berkesinambungan. Tidak ada lagi kegiatan yang tumpang tindih atau tidak memiliki arah tujuan yang nyata bagi kepentingan warga Jombang,” tegas Hadi Atmaji saat membuka rapat.
Dalam forum tersebut, seluruh prioritas kerja dibahas secara mendalam dan terkoordinasi. Rangkaian agenda yang disepakati meliputi:
Jadwal Persidangan: Penjadwalan rapat paripurna dan agenda sidang dewan.
Pembahasan Raperda: Pembagian lini waktu pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
Agenda Kunjungan Kerja: Pemetaan kerja lapangan dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Selain menyusun penjadwalan, rapat Banmus ini menekankan pentingnya penguatan sinergi antar-AKD, mulai dari komisi, badan, hingga panitia khusus (pansus). Koordinasi yang solid antar-unsur dewan dinilai menjadi kunci utama agar aspirasi masyarakat dapat diserap dan diperjuangkan secara maksimal.
Hasil kesepakatan dalam Rapat Banmus ini nantinya akan menjadi acuan resmi bersama bagi seluruh anggota legislatif dalam menjalankan tugasnya.
Melalui pedoman kerja yang terpadu, DPRD Jombang berkomitmen untuk menjaga hubungan kerja yang harmonis namun tetap kritis terhadap Pemerintah Kabupaten Jombang. Hal ini dilakukan demi memastikan setiap kebijakan dan alokasi anggaran daerah benar-benar tepat sasaran serta membawa dampak nyata bagi kemajuan.
Pos terkait
Latest Post
